Tidak Ikhlas Perindo Membelot Ke Jokowi, Fadli Zon : Perindo Dukung Jokowi Karena Tekanan

Tidak Ikhlas Perindo Membelot Ke Jokowi

Tidak Ikhlas Perindo Membelot Ke Jokowi , Fadli Zon: Perindo Dukung Jokowi Karena Tekanan

SatuNKRI.net RAPIMNAS PERINDO baru akan dilakukan akhir tahun 2017 depan, tapi KETUM PERINDO, Hari Tanoe, sudah membuat sebuah pernyataan  yang mengegerkan kancah dunia politik yang cenderung memanas akhir-akhir ini. Dengan mengatakan akan mempertimbangkan mendukung Jokowi sebagai Presiden pada Pilpres 2019 nanti. Banyak reaksi yang ditimbulkan dari pernyataan  Sang KETUM PERINDO ini, baik dari pihak yang Pro pemerintah yang berkuasa saat ini maupun dari yang kontra rehadap pemerintah saat ini.

Salah satunya adalah dari Gerindra yang sempat mesra ketika mendukung pasangan Anies Baswedan – Sandiaga Uno pada PILGUB Jakarta yang baru lewat. Karena belum selesai Euforia kemenangan pada PILGUB kemarin, pernyataan Ketum PERINDO seperti petir di siang bolong yang menyambar GERINDRA. Seperti yang kita ketahui sebelumnya GERINDRA  dan PERINDRO juga sempat bersatu untuk menentang RUU PEMILU tentang Presidential Treshold yang 20% itu, yang mana akhirnya gagal  karena kalah jumlah suara dalam voting di DPR.

Ketika Gerindra berharap koalisi mereka dengan PKS ditambah dengan PERINDO yang bisa memenuhi PT 20% untuk PILPRES 2019, malah mendapatkan kabar ini. “Ketua Umum memberikan pesan kepada publik bahwa Partai Perindo sedang mempertimbangkan untuk pencapresan dan dukungan ke Pak Jokowi,” ujar Sekjen Partai Perindo, Ahmad Rofiq, kepada wartawan.

Dan seperti biasa, Wakil Ketua Umun Partai GERINDRA bidang politik, FADLI ZON, langsung memberikan tanggapannya akana hal tersebut. “Saya pikir ya setiap partai politik itu bebas untuk mengambil sikap dan posisi politiknya masing-masing. Semua partai saya kira tentu mempunyai perhitungan, mempunyai kepentingan yang berbeda-beda,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

“Jadi kalau misalnya benar mengatakan itu yang tidak ada masalah karena setiap partai politik itu bisa mengambil posisi masing-masing,” tambahnya.

Namun kata Fadli, memang ada kecenderungan sekarang ini banyak orang yang berbeda atau mungkin institusi atau lembaga bahkan partai politik yang berbeda posisi itu lebih mengalami tekanan.

“Tekanan itu macam-macam termasuk persoalan-persoalan yang menyangkut hukum. Hukum bisa dijadikan satu alat untuk menekan lawan politik dan sekaligus merangkulnya itu. saya kira ini akan membahayakan demokrasi,” pungkasnya.

Hmmm, ada yang diputusin saat lagi sayang-sayangnya nih….

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *