Makin Seram Fitnahnya WAKETUM DPR-RI yang Terhormat

Makin Seram Fitnahnya WAKETUM

Makin Seram Fitnahnya WAKETUM DPR-RI yang Terhormat

SatuNKRI.net Kita semua tahu bagaimana nyinyirnya wakil ketua umum DPR-RI dari partai GERINDRA, FADLI ZON, terhadap pemerintah yang sekarang. Sepertinya luka yang ditinggalkan akibat kekalahan pada Pilpres 2014 sungguh mendalam yang menyebabkan mereka semua.

Sebenarnya sangat disayangkan sebagai waketum DPR-RI yang terhormat selalu melontarkan pernyataan-pernyataan yang lebih menjurus kepada fitnahan tanpa dasar dan data yang valid. Dan pada saat diminta utk klarifikasi pasti akan menjawab bahwa semua itu hanya kritik kepada pemerintah atau yang lain-lain.

Kritik, tudingan atau fitnahan yang terbaru dari Fadli Zon menyangkut dukungan PERINDO terhadap Jokowi sebagai presiden pada Pilpres 2019 nanti adalah sebagai berikut ;

“Tekanan macem-macem termasuk persoalan-persoalan yang menyangkut hukum, hukum bisa dijadikan satu alat untuk menekan partai politik dan juga sekaligus merangkulnya. Dan saya kira ini akan membahayakan demokrasi karena dijadikan alat gitu bagi hal-hal seperti itu,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/8/2017).

“Polanya itu seperti stick and carrot. Kalau tidak nurut dikasih stick kalau mau dikasih carrot. Saya kira ini adalah cara-cara kekuasaan ketimbang cara-cara menegakkan hukum,” ucap Wakil Ketua DPR ini.

Tudingan tanpa dasar ini menurut saya tidaklah pantas diucapkan oleh seorang pimpinan DPR. Apalagi tudingan ini hanya berdasarkan halusinasi semata atau kebiasaan Fadli Zon yang mengagumi pemerintahan Soeharto yang terbiasa memakai hukum menjadi alat untuk menekan para lawan politik dan kubu yang berseberangan.

Apakah bisa disebut pemerintah memakai tindakan Hary Tanoe yang duluan melakukan ancaman kepada Jaksa Yulianto disebut sebagai tindakan pemerintah menekan lawan politiknya?? Apakah Hary Tanoe begitu berkuasanya sampai harus ditekan dengan tekanan politik??

Sudahlah Fadli Zon. Kalau anda kagum sama Soeharto yang suka melakukan hal-hal seperti itu, bukan berarti pemerintahan Jokowi juga akan seperti itu. Tetapi siapa saja yang melakukan fitnah dan menyebarkan kebencian serta ancaman, maka sesuai Undang-undang bisa dihukum. Dan bukankah itu produk anggota legislatif??

Daripada sibuk salahkan pemerintah, mending buat produk legislatif yang bagus dan berperilaku yang baik saja. Supaya tidak jadi senjata makan tuan seperti UU MD3 produk dagelan KMP sebelum pelantikan DPR.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *